Toraja Utara Segera Miliki Mall Pelayanan Publik, Wabup Tinjau Persiapan Soft Launching

palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, RANTEPAO — Kabupaten Toraja Utara segera memiliki Mall Pelayanan Publik. Tempatnya (untuk sementara) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jalan Pongtiku, Karassik, Kecamatan Rantepao.

Mall Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik, baik barang ataupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Awalnya bentuk layanan terpadu pertama di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudian berubah menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kehadiran MPP sebagai pelayanan versi berikutnya dapat mewadahi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP.

Pada Kamis, 29 Desember 2022, Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, meninjau kesiapan untuk pelaksanaan soft launching Mall Pelayanan Terpadu.

“Sudah bagus. Nanti kita akan koordinasikan dengan Pak Bupati, kapan kita soft launching,” kata Dedy, sapaan akrab Frederik Victor Palimbong di hadapan Kepala DPMPTSP Harly Patrianto, Kepala Disdukcapil Yoel Tandiembong, dan Kepala Dinas Sosial, Elias Madi Para’pak yang hadir dalam kunjungan tersebut.

“Kalau soal standar, kelengkapan, kayaknya sudah OK. Tinggal nanti kita pikirkan tempatnya yang lebih strategis,” kata Dedy lebih lanjut.

Dedy mengatakan, memasuki tahun 2023, Toraja Utara sudah siap menjalankan sistim pemerintahan berbasis elektronik. “Jadi, tujuan dari MPP ini pelayanan yang cepat tepat dan terintegrasi. Layanan publik dari sisi kewajiban pemerintah daerah sampai pusat, BUMN sampai BUMD kita siapkan secara terpusat dan terpadu,” katanya.

Dedy mendapat laporan dari Harly Patrianto, bahwa saat ini sudah ada 9 jenis pelayanan yang bisa diperoleh di Mall Pelayanan Publik Toraja Utara. 9 jenis pelayanan tersebut, diantaranya semua jenis perizinan daerah maupun layanan BUMD dan BUMN serta instansi vertikal. (*)