Pemprov Sulsel Anggarkan Kembali Biaya Pembangunan Jembatan “Kembar” Malango’ Tahun 2023

“Itu dapil dan konstituen saya. Harus tetap saya perjuangkan, meski sampai saat ini proses pembebasan lahan, yang jadi domain Pemda Toraaj Utara, belum tuntas. Tahun depan kita anggarkan kembali.”

— John Rende Mangontan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel.

palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, MAKASSAR — Meski hampir dipastikan pembangunannya batal dilaksanakan tahun ini, namun pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tetap “berbaik” hati dengan menganggarkan kembali biaya pembangunan jembatan “kembar” Malango’ di Tallunglipu, Toraja Utara tahun 2023.

“Ya, kita anggarkan kembali tahun depan. Estimasinya Rp 9 miliar,” tutur Wakil Ketua Komisi D dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan, usai melakukan rapat anggaran tahun 2023 dengan Dinas PUPR Provinsi Sulsel, Senin, 14 November 2022.

Komisi D adalah komisi yang salah satu bidang utamanya adalah infrastruktur jalan dan jembatan.

Selain penganggaran kembali, lanjut John Mangontan, Komisi D dan Dinas PUPR Provinsi Sulsel juga membicarakan mengenai kemungkinan alternatif lokasi yang lain untuk pembangunan jembatan penghubung Tallunglipu dan Kota Rantepao, yang juga dilalui jalan poros provinsi tersebut.

“Alternatif lokasi yang lain juga kita bicarakan. Termasuk di jembatan lama yang sudah dirintis sebelumnya, kalua tidak salah di daerah Tengko Situru,” jelas JRM, sapaan akrab John Rende Mangontan.

Alternatif lokasi ini mengemuka karena lokasi yang sekarang terlihat begitu sulit untuk dibebaskan. Terbukti, sudah satu tahun berjalan, pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum mampu menuntaskan persoalan pembebasan lahan yang menjadi kewajibannya.

BERITA TERKAIT: Pembangunan Jembatan “Kembar” Malango’ Hampir Pasti Batal Tahun Ini

“Tapi soal alternatif lokasi yang lain ini masih akan kita bicarakan lagi dengan Pemda Toraja Utara,” kata politisi Partai Golkar ini lebih lanjut.

Menurut JRM, anggaran pembangunan jembatan Malango’ itu sebenarnya sudah ada. Sudah diplot di APBD induk tahun 2022. Tapi karena persoalan lahan belum beres sehingga ditarik Kembali.

Jembatan “Kembar” Malango’ merupakan salah satu program mercusuar Bupati Yohanis Bassang. Sejak mulai menjabat sebagai Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang terus menggaungkan pembangunan jembatan Malango’, yang tujuan utamanya adalah untuk mengurai kemacetan di sekitar Pasar Pagi Rantepao.

Selain Jembatan Malango’, program mercusuar lainnya adalah pembangunan Alun-alun Kota Rantepao yang saat ini tengah dilaksanakan.

Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang juga menegaskan bahwa proses ganti rugi lahan di sekitar jembatan Malango’ yang akan dijadikan lokasi pembangunan, saat ini sudah sampai pada tahapan pengumuman di kantor Kelurahan setempat.

“Setelah ini, Tim Apraisal akan turun menilai harganya. Setelah itu akan kita lakukan pembayaran. Kalau ada warga yang tidak mau, uangnya akan kita titipkan di pengadilan. Dan kalua sudah dititip di pengadilan, proses ganti rugi dianggap selesai, sehingga pembangunan sudah bisa dilakukan,” tegas OmBas. (*)

Penulis/Editor: Arthur