Pemkab Toraja Utara Dinilai Tak Siap Hadapi Bencana Alam

palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, RANTEPAO — Pemerintah Kabupaten Toraja Utara diminta untuk mengalokasikan anggaran lebih besar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Anggaran ini, selain untuk pengadaan peralatan, juga untuk kesiapsiagaan operasional. Sebab, bencana alam bisa terjadi kapan dan dimana saja.

Selain itu, Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja merupakan dua daerah yang indeks bencana alamnya masuk kategori merah atau beresiko tinggi.

Jika anggaran daerah tidak mencukupi atau kurang, maka pimpinan daerah diminta untuk melakukan upaya-upaya lain, misalnya meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau pemerintah pusat (BNPB).

Saran ini diungkapkan oleh pengamat sosial kemasyarakatan, Roy Rantepadang kepada KAREBA TORAJA, saat dimintai komentarnya, Sabtu, 6 Mei 2023.

Roy mengemukakan pandangan ini berdasar pada situasi dan kondisi dalam beberapa waktu terakhir ini, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Toraja Utara sangat lamban dalam menangani beberapa kejadian bencana alam, terutama tanah longsor di berbagai wilayah di Toraja Utara.

Kemudian, juga berdasar pengakuan dari pihak BPBD Toraja Utara yang menyebut bahwa mereka hanya memiliki satu unit alat berat (yang sering rusak dan kecil spesifikasinya) dan minim anggaran penanggulangan bencana.

BERITA TERKAIT: Beberapa Titik Longsor Lambat Ditangani, BPBD: Alat Kami Hanya Satu dan Rusak

“Kalau situasinya begitu, saya menilai pemerintah Kabupaten Toraja Utara tidak siap dalam menghadapi bencana alam. Padahal kita tahu bahwa kondisi topografi daerah kita ini terdiri dari gunung, bukit, dan lembah. Itu rawan longsor. Mestinya, dalam perencanaan anggaran, kondisi ini sudah dipikirkan pemerintah. Jangan tunggu ada bencana dulu baru kasak-kusuk,” ujar Roy Rantepadang.

Dia menyebut, mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana alam harus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Karena kondisi bumi saat ini susah ditebak; musimnya tidak menentu. Kemudian, kejadian bencana alam, bisa terjadi pada semua musim; kemarau maupun hujan.

“Kalau saya baca-baca di media, ada beberapa kejadian bencana menonjol yang terjadi di daerah kita beberapa waktu belakangan ini. Terutama tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung, pohon tumbang, dan orang tenggelam. Ini semua harus diantisipasi pemerintah,” katanya.

Selain kesiapan peralatan, anggaran, dan tenaga terampil, Roy juga menyarankan agar instansi-instansi yang terkait dengan penanganan bencana alam, seperti BPBD, Dinas Sosial, Pemadam Kebakaran, SAR, Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, Tagana, dan lain-lain, mesti terkonsentrasi di suatu tempat agar memudahkan koordinasi.

“Bila perlu lembaga-lembaga itu membentuk Tim Siaga Bencana bersama, sehingga kalua ada bencana, tidak sulit untuk melakukan koordinasi dan komunikasi,” ujar Roy.

Ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam juga dikeluhkan sejumlah mahasiswa dari Rindingallo dan Awan Rantekarua, yang datang mengadukan bencana alam di jalan poros Pangala-Awan, dimana sudah tujuh hari atau satu minggu bencana terjadi, namun belum ada tindakan dari BPBD Toraja Utara.

“Terus terang kami sangat kecewa. Karena BPBD sepertinya tidak siap menghadapi bencana. Juga menutup mata atas bencana alam yang terjadi di wilayah kami,” tutur Joni, salah satu mahasiswa.

Dia menyebut, alasan yang dikemukakan BPBD terkait minimnya peralatan dan anggaran, serta pengambil kebijakan yang bertumpu pada pimpinan BPBD, memperlihatkan bahwa Pemkab Toraja Utara tidak memiliki manajemen kesiapan penanggulangan bencana alam.

“Semoga ke depannya ini, pemerintah lebih siap. Lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat, terutama kami yang berada di Sangtiangkaran ke atas ini, yang sangat rawan terhadap bencana alam tanah longsor,” pungkas Joni. (*)

Penulis: Arthur
Editor: Desianti