palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, MAKASSAR — Ini mungkin baru pertama kali terjadi, dimana Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tana Toraja, serta sejumlah elemen mahasiswa Tana Toraja.
Rapat Dengar Pendapat yang digelar pada Senin, 8 Mei 2023 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, yang juga politisi Partai Golkar asal Toraja, John Rende Mangontan.
RDP ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Syaharuddin Alrif, sejumlah anggota Komisi D DPRD Sulsel, beberapa anggota DPRD Sulsel dari Dapil X, Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi, Kepala Dinas PUPR Tana Toraja, Yacob Tipa, Staff Ahli Gubernur Sulsel, Dinas PUTR Provinsi Sulsel dan beberapa OPD lain, serta sejumlah mahasiswa dari IPPEMSI Makassar.
Rapat Dengar Pendapat ini secara khusus membicarakan masalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada dua kecamatan terpencil di Tana Toraja, yakni Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rende Rende Mangontan mengatakan, RDP ini digelar untuk mendengar berbagai masukan dan keluhan, baik dari pemerintah maupun masyarakat Tana Toraja terkait problematika pembangunan jalan poros Simbuang-Mappak, yang hingga saat ini belum bisa dituntaskan.
DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata John, akan mengambil peran dalam proses pembangunan tersebut. “Tahun ini ada anggaran ke sana. Pembangunan tahun ini untuk tahap pertama adalah sesuai kebutuhan dasar dulu, yakni mengidentifikasi sesuai kebutuhan utama yang sangat parah biar bisa fungsional,” kata JRM, sapaan akrab John Rende Mangontan.
Kemudian, pembangunan drainase, bangunan pelengkap, dan perkerasan sesuai speac yang berlaku sehingga bisa mencapai target maksimal. “Ada beberapa titik yang harus dialihtrase yang memang sudah tidak layak. Kita utamakan agar anggaran yang diturunkan benar-benar asas manfaatnya yang perlu jadi perhatian utama,” katanya.
Menurut JRM, tim dari Dinas PUTR Sulsel sudah ada di lapangan untuk mengumpulkan data-data terkait pekerjaan apa yang diperlukan. Kemudian hasil kerja tim ini akan diekspos kembali untuk membentuk kesepakatan bersama dalam penanggulangan.
“Tahun anggaran 2024 akan ditingkatkan besaran anggaran dan akan diperjuangkan agar masuk juga dana inpres. Karena ruas jalan ini nanti akan menjadi jalan strategis apabila IKN sudah beroperasi sehingga dari Enrekang dan Pinrang tembus ke Mamuju.
Sementara itu, Umum IPPEMSI Makassar Yoris Bomba, menuntut pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadikan jalan poros Simbuang-Mappak prioritas untuk dikerjakan dan dituntaskan secepat mungkin.
“Jalan yang sampai saat ini masih dalam kondisi berlumpur serta banyak kubangan. Tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini mengakibatkan mobilisasi masyarakat tidak berjalan lancar,” kata Yoris.
Dia menyebut, ada beberapa titik di Kecamatan Simbuang dan Mappak yang perlu penanganan darurat, seperti jalan di Lembang/Desa Makkodo, Lembang Puangbembe Mesakada, Kelurahan Kondodewata yang kondisi jalanya masih sangat meprihatinkan yaitu berlumpur dan berkubang. (*)
Penulis: Arsyad Parende
Editor: Arthur
Komentar