palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, MAKALE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tana Toraja, tahun anggaran 2023.
Rapat ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja, Kamis, 25 April 2024. Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi memimpin Rapat Paripurna yang membahas tentang Dana Operasional Puskesmas tahun anggaran 2023 sebanyak Rp 21 miliar tersebut.
Paripurna dihadiri 22 Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang ada di Tana Toraja.
Dana operasional Puskesmas tahun anggaran 2023 ini dialokasikan ke setiap Puskesmas untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
Selain menguraikan anggaran, masing-masing perwakilan PKM juga menyampaikan kendala yang dialami.
Mayoritas dari perwakilan menyampaikan kendala berupa minimnya tenaga kerja baik pengelolah administrasi, keuangan maupun tenaga medis sehingga beberapa hal tidak dapat dilakukan secara maksimal pada setiap Puskesmas.
Selain itu ada juga lima Puskesmas di Tana Toraja yang tidak memiliki Dokter, diantaranya Puskesmas Rantetayo, Madandan, Ratte, Kondoran, dan Rantealang.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, Welem Sambolangi, menegaskan akan meminta kepada pemerintah daerah untuk pemerataan tenaga kerja di setiap unit pelayanan kesehatan yang ada di Tana Toraja.
Lanjut Welem, terkait permasalahan yang mayoritas dialami setiap Puskesmas, dibutuhkan inovasi dari setiap kepala puskesmas, untuk memaksimalkan penggunaan anggaran.
“Setiap Kepala Puskesmas harus berani. Silahkan berinovasi untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan, jangan karena pesoalan fasilitas, jangan karena persoalan anggaran sehingga pasien terlantar,” ucap Welem. (*)
Penulis: Indra
Editor: Arthur
Komentar