palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, RANTEPAO — Realisasi belanja pemerintah pusat wilayah kerja KPPN Makale hingga Juli 2022 tercatat Rp183,8 miliar (51,90%) dari total pagu sebesar Rp354,1 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 61,72%, realisasi ini mengalami penurunan sebesar 9,82%.
Hal ini disampaikan Kepala KPPN Makale, Susilo Tri Anggono pada kegiatan Rilis Kinerja Fiskal dan Pembiayaan UMKM Wilayah Luwu Utara dan Toraja Raya Semester I dan Juli 2022, di Aula KPPN Palopo, Kamis, 4 Agustus 2022.
Pada kegiatan ini, hadir sebagai pemateri yakni Kepala KPPN Palopo, Kepala KPPN Makale, Kepala KPP Pratama Palopo, Kepala KPKNL Palopo serta Kepala KPPBC Malili. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh Satker K/L mitra kerja KPPN Makale, BPKAD, serta Perbankan wilayah kerja KPPN Makale dan KPPN Palopo.
Menurut Susilo Tri Anggono, tingkat realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2022, terdiri dari Belanja Pegawai mencapai Rp98.44 miliar (56.37%) dari pagu sebesar Rp174.63; Belanja Barang mencapai Rp46,46 miliar (50.27%) dari pagu Rp92.43miliar; Belanja Modal Rp34,53 miliar (45,13%) dari pagu Rp76,52 miliar dan Belanja Bantuan Sosial mencapai Rp4,36 miliar (41.38%) dari pagu Rp10, 54 miliar.
“Melihat kondisi seperti ini, saya meminta satker mitra kerja KPPN Makale agar segera mengambil langkah strategis percepatan realisasi belanja APBN,” pinta Susilo Tri Anggoro.
Lebih lanjut, dijelaskan, untuk kinerja realisasi transfer ke daerah hingga Juli 2022 sebesar Rp213,6 miliar (40%) dari pagu sebesar Rp533.97 miliar. Hal ini, kata Susilo, terbilang lambat, walaupun persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar 22.18%.
Secara rinci kinerja transfer ke daerah wilayah Toraja Raya tersebut terdiri dari: Realisasi DAK Fisik sebesar Rp43.72 miliar (21.60%) dari pagu Rp202,4 miliar, Realisasi DAK Non fisik sebesar Rp64,92 miliar (64.47%) dari pagu Rp100,69 miliar serta Realisasi Dana Desa sebesar Rp104.96 (45,46%) dari pagu Rp230,88 miliar.
Sementara berdasarkan data dari BPKAD KabupatenTana Toraja dan BPKAD KabupatenToraja Utara dapat disampaikan bahwa untuk Kinerja APBD Toraja Raya hingga akhir Juli 2022 masih terbilang cukup rendah.
Untuk APBD KabupatenTana Toraja baru terealisasi sebesar 31,82% sedangkan untuk APBD Kabupaten Toraja Utara baru terealisasi sebesar 23,30%. Dari sisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sampai dengan Juli 2022, untuk Kabupaten Tana Toraja sudah terealisasi sebesar 71,57%, dan Kabupaten Toraja Utara baru terealisasi sekitar 30,41% .
Pada kesempatan ini dibahas juga penyaluran pembiayaan UMKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Untuk Penyaluran KUR s.d Semester I 2022 mencapai sebesar Rp335.20 miliar, meningkat 60,52 % di banding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Pembiayaan UMi mencapai Rp1,97 miliar atau meningkat sebesar 160,74% di banding semester I 2021 yang baru mencapai Rp757 juta.
“Kalau dilhat dari sisi pihak penyalur, penyalur KUR terbesar untuk wilayah Toraja Raya adalah Bank Rakyat Indonesia dengan total penyaluran sebesar Rp349,55 miliar dan jumlah debitur sebesar 8905 debitur kemudian disusul oleh Bank Mandiri sebesar Rp 21.80 miliar dengan 170 debitur serta Bank Negara Indonesia sebesar Rp 13,68 miliar dengan 93 debitur,” urai Susilo.
Disamping tiga besar Bank Penyalur KUR tsb di atas, masih ada beberapa Bank yang juga menyalurkan KUR di wilayah Toraja Raya antara lain BSI, BPD Papua, serta BPD Sulselbar.
Pada akhir pemaparan materi, Susilo Tri Anggoro berharap bahwa melalui kegiatan rilis ini dapat mendorong Satker Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi realisasi belanja baik APBN maupun APBD, Dengan adanya percepatan realisasi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan proyek dan program kegiatan pemerintah akan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan nasional umumnya.
“Disamping itu, Kepala KPPN Makale juga berharap peran aktif perbankan dan LKBB untuk dapat meng enhance debitur KUR agar pembiayaan UMKM dapat tumbuh dan berkembang pesat sebagai salah satu pilar dalam membangun ekonomi bangsa,” katanya. (*)
Penulis: Desianti/Rls
Editor: Arthur
Komentar