palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, RANTEPAO — Pembangunan Jembatan “Kembar” Malango’ di Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, hampir pasti tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, hingga menjelang akhir bulan September, proses pembebasan lahan (yang menjadi domain Pemkab Toraja Utara), belum tuntas.
“Berdasarkan rapat evaluasi Komisi D dengan Dinas PUPR pekan lalu, memang pembangunan jembatan di Malango’ itu dibatalkan. Alasannya karena pembebasan lahannya belum tuntas sampai September ini. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk lelang maupun pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi kalau hanya tiga bulan,” terang Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rende Mangontan, saat dikonfirmasi palevioletred-llama-408678.hostingersite.com, Minggu, 25 September 2022.
Politisi Partai Golkar asal Toraja itu menerangkan bahwa pembebasan lahan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan pembangunan fisik jembatan adalah tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel.
“Anggaran pembangunan jembatan Malango’ itu sebenarnya sudah ada. Sudah diplot di APBD induk tahun 2022. Tapi karena persoalan lahan belum beres sehingga ditarik kembali,” jelas JRM, sapaan akrab John Rende Mangontan.
Sinyal soal batalnya pembangunan jembatan “kembar” Malango’ ini sebenarnya sudah dilempar Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 Kabupaten Toraja Utara, Kamis, 4 Agustus 2022 yang lalu. Saat itu, Andi Sudirman mengatakan kalau proses lelangnya sudah lewat bulan September atau Oktober, itu tidak bisa dipaksakan.
“Kalau sudah lewat bulan 9, bulan 10, mana bisa? Makanya saya minta tolong, setelah kegiatan ini, PUPR Toraja Utara tolong koordinasi cepat, supaya bisa cepat jalan. Karena apa, supaya bisa terserap itu anggaran. Kalau tidak, bisa digeser ke tempat lain. Bisa jadi pupuk, bisa jadi bibit, bisa jadi apa yang lebih cepat. Karena kita tidak mau rugi juga, karena waktu terus berjalan,” jelas Andi Sudirman.
BERITA TERKAIT: Gubernur: Jembatan “Kembar” Malango’ Bisa Dikerjakan Tahun Ini, Tapi dengan Syarat
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Toraja Utara, Paulus Tandung, yang dikonfirmasi terkait isu pembatalan pembangunan jembatan Malango’, tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya menyatakan bahwa proses pembangunan menunggu penyelesaian pembebasan lahan.
“Untuk lebih jelasnya, kalau soal pembebasan lahan bisa ditanya langsung ke Kadis Perumahan dan Permukiman,” tutur Paulus.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Toraja Utara, Robianta Popang, juga tidak memberikan jawaban meyakinkan. Dia menyatakan soal progres pembebasan lahan Jembatan Malango’ bisa ditanya ke Badan Pertanahan Nasional.
“Kalau soal progres pembebasan lahan (Jembatan Malango’) bisa ditanyakan di BPN,” tutur Robi.
Jembatan “Kembar” Malango’ merupakan salah satu program mercusuar Bupati Yohanis Bassang. Sejak mulai menjabat sebagai Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang terus menggaungkan pembangunan jembatan Malango’, yang tujuan utamanya adalah untuk mengurai kemacetan di sekitar Pasar Pagi Rantepao.
Selain Jembatan Malango’, program mercusuar lainnya adalah pembangunan Alun-alun Kota Rantepao yang saat ini tengah dilaksanakan. (*)
Penulis/Editor: Arthur
Komentar